Uji Kompetensi bagi pejabat administrator dan pengawas dilingkungan Pemkab Purworejo

 Irama,  18-05-2017 15:09:03

  

Uji Kompetensi dalam rangka Pemetaan Potensi dan Penilaian Kompetensi bagi pejabat administrator dan pengawas dilingkungan Pemkab Purworejo

aparatur-sipil-negara1

Dengan mengandeng LPPKM UNS pemerintah kabupaten Purworejo dengan bertempat digedung pertemuan Jati indah telah diselenggarakan Uji Kompetensi dalam rangka pemetaan Potensi dan penilaian Kompetensi bagi pejabat administrator dan Pengawas dilingkungan Pemkab Purworejo dilaksanakan selama dua hari 16 dan 17 mei 2017. Kepala BKD dr Gigi Nancy Megawati dalam laporannya menyampaikan bahwa Uji Kompetensi diikuti sebanyak 104 dari pejabat Esselon 3 dan 143 dari para pejabat esselon 4. Lebih lanjut Nancy megawati menyampaikan bahwa uji Kompetensi dilakukan bekerja sama dengan LPPM UNS. Adapun tujuan uji Kompetensi adalah untuk membanding secara obyektif antara kompetensi kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dg kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pejabat administrator dan pengawas yang dibutuhkan  Pemerintah kab Purworejo mendapat gambaran Profil kompetensi kualifikasi dan keahlian kelemahan dan kelebihan serta potensi masing – masing pejabat administrator dan pengawas mendapatkan peta potensi dan kompetensi pejabat administrator dan pengawas di kabupaten Purworejo. Adapun sasaran uji Kompetensi diantaranya di dalam peta potensi dan kompetensi pejabat administrator dan pengawas yang sesuai dengan persyaratan dan kualifakasi jabatannya serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai bidang tugasnya.

Pelaksanaan uji Kompetensi Dalam rangka pemetaan potensi dan penilaian kompetensi bagi pejabat administrtaor dan pengawas dilingkungan pemkab Purworejo dibuka sekda Purworejo Drs Said Ramadhon. Saat membuka acara Uji Kompetensi sekda menyampaikan bahwa SDM merupakan faktor utama dan penting bagi organisasi Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam pelayanan publik untuk dapat menjawab tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik maka pengembangan ASN menjadi kewajiban yang harus dilakukan instansi Pemerintah.

Perkembangan ilmu Manajemen yang ada saat ini tidak lagi menempatkan pegawai beban yang menghabiskan anggaran tapi asset utama organisasi atau Human capital. Upaya memperbaiki human capital harus dilakukan secara optimal pengembangan SDM harus dilakukan dengan baik sebagai Investasi sebuah organisasi namun pengembangan SDM tidak sama dengan pengembangan asset lain namun perlu dilakukan dengan pendekatan yang khusus.

UU ASN telah mengamanatkan bahwa tiap jabatan ditetapkan berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan. Untuk pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan Instansi Pemerintah.

Tags: , , , ,

Komentar

Counting


LATEST TUNE-IN